Pekanbaru, sahabatlincah.com – Bupati Pelalawan H. Zukri menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru, Senin (30/6/2025).

Musrenbang yang mengusung tema “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju (Riau Bedelau)” ini dibuka langsung oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid. Turut hadir secara virtual perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk menyatukan visi dan strategi pembangunan Provinsi Riau selama lima tahun ke depan.

“Pembangunan Riau tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja. Kita menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan akses layanan dasar, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada sektor primer. Namun, kita juga memiliki modal yang kuat,” ujar Gubernur Wahid.

Ia memaparkan sejumlah capaian ekonomi Riau, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 4,65% pada triwulan I 2025, meningkat dari 3,65% tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai Rp1.112 triliun, terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,67, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,36%, pengangguran turun ke 3,70%, dan gini rasio membaik menjadi 0,306.

Gubernur menambahkan, pembangunan bukan hanya soal angka statistik, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Visi Riau Bedelau diperkuat dengan tagline “Merawat Tuah, Menjaga Marwah”, dan diterjemahkan ke dalam enam program prioritas: pendidikan dan kesehatan berkualitas, infrastruktur andal dan merata, ekonomi berbasis hilirisasi, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta perlindungan budaya dan lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Riau juga mengadopsi pendekatan spasial pembangunan melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

WP Bernilai (Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai)

WP Pilar Meranti (Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti)

WP Gasing (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi)

Selain itu, pembangunan Jalan Wisata Bono di Teluk Meranti juga menjadi perhatian khusus.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri memberikan pandangan kritis dan strategis. Ia menegaskan kemajuan daerah tidak hanya dilihat dari besaran pendapatan, tetapi bagaimana pendapatan tersebut dikelola secara tepat sasaran dan adil untuk masyarakat.

“Musrenbang ini penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Kita tidak hanya bicara pembangunan, tapi juga soal pengelolaan pendapatan yang efektif untuk rakyat,” ujar Bupati Zukri.

Bupati mendorong inisiatif daerah dalam percepatan hilirisasi dan menjadikan proyek strategis daerah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kita tidak harus menunggu pusat. Daerah harus mulai menetapkan proyek strategisnya sendiri yang kemudian bisa menjadi PSN,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kabupaten dan provinsi untuk memperkuat proyek strategis berbasis potensi lokal. Infrastruktur seperti penyelesaian Jalan Lintas Bono dan percepatan pembangunan tol Pekanbaru–Rengat menjadi prioritas dukungan kebijakan dan pendanaan.

Di sektor pariwisata, Bupati Zukri mengusulkan pengembangan Istana Sayap sebagai ikon pariwisata dan pusat budaya Melayu Riau. Di Pelalawan, kebijakan berbahasa Melayu satu kali seminggu sudah diterapkan sebagai bagian pelestarian budaya.

Mengenai penanganan banjir, Bupati mengusulkan pembangunan waduk baru di Pangkalan Sumatera Barat dan Kampar Kiri, serta pengerukan sedimentasi sungai sebagai solusi mitigasi.

Di akhir penyampaiannya, Bupati menekankan pentingnya penyelesaian tata kelola kawasan hutan di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan sekitarnya. Ia berharap ada kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menata status lahan yang belum jelas demi keadilan masyarakat.

“Kawasan hutan bukan hanya TNTN, tetapi juga HPT dan HPK yang menyangkut tanah masyarakat. Kita harap ada kerja sama konkret agar status lahan bisa diselesaikan secara adil,” tegasnya.

(Advertorial Kabupaten Pelalawan)