Pelalawan (Sahabatlincah.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan terus memperkuat langkah menuju kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Pelalawan H. Zukri, SM, MM, agar pembangunan tetap berjalan optimal di tengah tantangan perlambatan transfer dana dari pemerintah pusat.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Zukri saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan dengan agenda Penyampaian dan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan bahwa realisasi PAD hingga memasuki triwulan kedua tahun 2026 masih berada di kisaran 25 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan.

"Realisasi PAD kita saat ini masih sekitar 25 persen. Artinya masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan bersama agar target pendapatan daerah dapat tercapai dan pembangunan bisa berjalan sesuai rencana," ujar Zukri.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah dituntut untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta bekerja lebih optimal dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Pelalawan.

Ia menegaskan, penguatan PAD merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian daerah, terutama di tengah kondisi transfer dana dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya stabil.

"Sudah saatnya kita membangun kemandirian daerah. Seluruh OPD harus berinovasi, berkreasi, dan bekerja keras agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan," tegasnya.

Sebelumnya, dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada akhir tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp411.455.591.906.

Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai sumber PAD lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Zukri juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya peningkatan PAD sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, pemerintah optimistis berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan.(Marlon)