Dinas LHK Kota Pekanbaru Diduga Mark-Up APBD 2022, GEMPUR: Anggaran digelembungkan Miliaran Rupiah
PEKANBARU - DPD LSM GEMPUR Provinsi Riau menduga praktik kegiatan APBD Tahun 2022 di Dinas LHK Kota Pekanbaru Riau terjadi penggelembungan anggaran pada dua jenis kegiatan program andalan dari 6 anggaran belanja APBD mencapai Rp.40 Miliar.
"Dari nilai anggaran belanja itu, seperti belanja jasa kantor dan belanja barang pakai habis. Kedua item program diantaranya, program pengelolaan keanekaragaman hayati dan Program pengelolaan persampahan dibeberapa sub kegiatan," ungkap Hasanul Arif, selaku Ketua DPD GEMPUR Riau kepada cyber88, Kamis (27/07).
Bung Arif mempertanyakan, apa saja jenis barang pakai habis yang di belanjakan itu, sehingga anggaran yang dihabiskan mencapai puluhan Miliar lebih dan seperti apa saja jasa kantor yang di biayai hingga menghabiskan anggaran sebesar itu.
"Saya menduga anggaran belanja tersebut, ada yang tidak beres, yang mengarah praktek Tipikor," kata aktivis Gempur itu.
Sebelumnya LSM Gempur menjelaskan, bahwa pada perubahan anggaran dimana sisa waktu penggunaan APBD 2022 hanya terhitung kurang dua bulan anggaran ke-2 program itu justru naik secara signifikan dimana anggaran program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) yang semula di anggarkan sebesar Rp 25.848.398.463 kemudian bertambah menjadi Rp. 33 Milyar lebih dengan realisasi SP2D sebesar Rp 30 milyar lebih.
Selain itu, menurut Bung Arif, bahwa pada program pengelolaan persampahan anggaran yang semula sebesar Rp.108.988.061.107 naik menjadi sebesar Rp.122 milyar lebih dengan realisasi SP2D sebesar Rp.108 milyar lebih.
LSM GEMPUR telah menyiapkan laporan pengaduan kepada lembaga penegak hukum , Minggu depan akan kami sampaikan laporan pengaduannya sembari melakukan aksi unjuk rasa damai di kantor kejaksaan tinggi Riau .
"Dalam aksi unjuk rasa damai itu meminta Kejaksaan Tinggi Riau agar dapat mengusut dan mengungkap secara jelas dan terang benderang terkait alokasi anggaran yang mempergunakan uang rakyat tersebut," ujar Bung Arif.
Sementara Kepala Dinas LHK Kota Pekanbaru, Hendra Afriadi, saat dikonfirmasi Cyber88 via WhatsApp nya, belum ada penjelasan terkait adanya penggelembungan anggaran. Hanya saja, dia masih mempelajari dulu datanya.
"Kami pelajari pak, Minggu ini akan dicek sama staf..." ujar Kadis singkat. (sb)
Tulis Komentar