Jakarta -- Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla menegaskan dirinya menolak wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai Munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Dia mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah diberikan mandat lewat Munas.

"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," kata JK di kompleks parlemen, Senin (31/7).

JK yang sempat menjabat sebagai Ketua Umum periode 2004-2009 itu mengingatkan agar semua kader bersatu. Dia menilai perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai untuk mencapai target di Pemilu.

Menurut JK, semua kader mestinya bisa memahami posisi Airlangga sebagai ketua umum. Dia tak ingin Golkar terus dilibatkan dalam posisi sulit dalam menghadapi pemilu 2024.

"Berikanlah karena Airlangga sudah diberikan mandat, jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu," kata JK.

Wakil Presiden RI dua kali itu juga tidak setuju dengan wacana Munaslub ingin mengevaluasi Airlangga. Dia mengaku memahami posisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan sehingga arah koalisi maupun dukungan capres tak bisa sekonyong-konyong langsung bisa diputuskan.

Namun, dia tetap menganggap bahwa kondisi demikian tidak sehat. Sebab, partai tak bisa mengambil keputusan secara independen.

"Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu makin kacau politik ini," kata JK.

Wacana Munaslub Golkar berembus dalam beberapa pekan terakhir, bermula dari inisiatif dari Dewan Pakar Partai Golkar.

Gejolak bermula awal Juli 2023. Saat itu, salinan keputusan rapat Dewan Pakar Partai Golkar bocor. Salah satu keputusan yang diambil adalah mengevaluasi kepemimpinan Airlangga.

Dewan Pakar mempermasalahkan elektabilitas Airlangga yang masih rendah. Padahal, Munas Golkar telah memutuskan Airlangga sebagai calon presiden partai tersebut.

Mereka mengusulkan untuk mengganti capres yang akan diusung. Usulan itu juga dibarengi pergantian ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar.

"Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres," ucap anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam saat dihubungi, Senin (10/7).

Seruan itu disusul pernyataan sejumlah tokoh senior Golkar. Mereka mendesak munaslub segera digelar.(cnn)