Pekanbaru, sahabatlincah.com - Warga Pemilik lahan kebun kelapa sawit berdampak TNTN, Provinsi Riau, sekitar 1000 Orang saat ini sedang bergerak menuju Jakarta untuk menggelar aksi damai pada 21–22 Juli 2025. Aksi ini pun sebagai bentuk protes kemanusiaan terhadap ancaman pengusiran paksa oleh pemerintah di wilayah yang telah mereka tempati dan kelola selama bertahun-tahun.

Rombongan diberangkatkan merupakan perwakilan Warga , menggunakan puluhan unit bus besar dan belasan mobil pribadi, dengan estimasi tiba di Jakarta pada Minggu malam, 20 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB. Setiap 
Aksi ini diorganisir oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), yang menyebut kegiatan tersebut sebagai solidaritas terhadap ribuan petani, perempuan, dan anak-anak yang kini terancam kehilangan tempat tinggal, sekolah, rumah ibadah, dan lahan pertanian akibat kebijakan penertiban kawasan hutan, terutama di lahan perkebunan Warga yang terdampak TNTN.

Dalam surat pemberitahuan aksi yang dikirimkan ke Intelkam Polda Metro Jaya, Koordinator Lapangan Betran Sulani menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan seruan moral agar pemerintah hadir dalam penyelesaian konflik agraria secara adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

Untuk tidak terjadinya aksi ini ,Negara seharusnya hadir memberikan solusi, bukan mengusir. Kehidupan warga TNTN telah tertata, mereka hidup dan tumbuh bersama tanah itu. Negara tidak bisa datang seenaknya lalu menggusur,” ujar Betran dalam keterangan rilisnya.

Lokasi aksi akan difokuskan di dua titik utama: Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Gedung DPR RI. Massa rencananya akan menginap di lokasi aksi, dengan membawa perlengkapan seperti spanduk, pengeras suara, tikar, dan logistik lainnya.

Di Balik Aksi, Meski diklaim sebagai gerakan kemanusiaan, aksi ini memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan terhadap warga,  memanfaatkan " Ini perintah atasan atau negara" dengan kejadian ini menimbulkan  keresahan masyarakat untuk sebagai warga negara yang sudah puluhan tahun berdomisilih bersama anak cucu mereka.

Padahal, janji Pak Prabowo di sisa hidupnya Dia harus mengabdi kepada Negara dan setiap ada pidatonya selalu menyampaikan kata kata manis " Rakyat hidupnya tidak bisa sengsara.".

Warga lokal seperti Aziz, salah satu tokoh adat, menyebut bahwa jika pemerintah ingin melakukan reforestasi, sebaiknya dilakukan di kawasan hutan yang masih kosong, bukan di atas lahan yang telah dikelola masyarakat.

“Masyarakat berharap program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah harus kompak jangan ada menguntungkan kelompok  ujarnya.

Aksi ini juga dijadikan sebagai momen tekanan kepada Presiden Prabowo Subianto agar bersikap tegas  terhadap mafia tanah dan tidak sekadar mengusir rakyat kecil. EN-LMND menyebut bahwa komitmen Presiden terhadap reforma agraria harus ditegakkan secara adil, tidak dengan mengorbankan rakyat.

“Presiden harus buktikan keberpihakan kepada petani. yang sudah bersusah payah melanjutkan kehidupan tanpa menyusahkan Negara.(Tim)